INFOTUNTAS.COM — Al-Qassam Brigades, sayap militer Hamas, meminta para donatur tidak mentransfer dana langsung melalui Binance, menurut dokumen Departemen Kehakiman AS yang dirilis baru-baru ini. Dalam surat yang tersimpan dalam berkas penyitaan aset, kelompok itu menyarankan penggunaan Trust Wallet, Bybit, OKX, Kast, dan Redotpay untuk mengirim dana ke dompet TRON eksternal.
Al-Qassam Brigades menginstruksikan calon donatur agar menghindari platform Binance saat menyalurkan dana ke dompet kelompok militan tersebut. Instruksi itu tertuang dalam surat yang muncul utuh di dalam berkas penyitaan aset Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ).
Surat tersebut juga menyarankan penggunaan stablecoin USDT milik Tether dan jaringan TRC-20, yang dipakai untuk membuat dan mengelola token di blockchain Tron.
Isi Instruksi ke Donatur
Dalam suratnya, Al-Qassam Brigades menulis agar donatur tidak memakai platform Binance untuk mentransfer dukungan. Mereka juga diminta tidak memasukkan data yang menunjukkan nama resmi kelompok itu, supaya dompet tidak diblokir.
"Anda dapat mentransfer melalui aplikasi: trust wallet, RedotPay, OKX, Kast, BYBIT," demikian bunyi surat Al-Qassam Brigades seperti dikutip dari dokumen DoJ.
Kelompok itu menyebut Binance hanya bisa dipakai untuk membeli mata uang, lalu memakai aplikasi lain untuk menyelesaikan proses transfer. Dompet penerima donasi merupakan alamat eksternal di blockchain TRON dan tidak diidentifikasi dalam berkas sebagai milik salah satu perusahaan tersebut.
Respons Platform Kripto
Kepala kepatuhan Binance, Noah Perlman, menilai instruksi Hamas justru membuktikan sistem pengawasan perusahaannya berjalan.
"Ketika kelompok teroris menyuruh orang menghindari Binance, itu menunjukkan kontrol kami bekerja," kata Perlman. Ia menegaskan Binance bukan tempat aman bagi pelaku ilegal dan perusahaan berinvestasi besar dalam penyaringan sanksi serta pemantauan transaksi.
OKX menyatakan alamat dompet yang dirujuk dalam komunikasi itu tidak memiliki kaitan dengan platform mereka. Alamat tersebut, menurut OKX, sudah lebih dulu diidentifikasi sistem internal sebagai terkait aktivitas ilegal, sehingga upaya transfer ke alamat itu akan ditandai dan dicegah.
Kast mengklaim memiliki fungsi kepatuhan kejahatan finansial khusus dengan lebih dari 50 karyawan di organisasi kepatuhannya. Semua pelanggan wajib melewati verifikasi identitas dan penyaringan sebelum mengakses layanan mereka.
"Perusahaan menggabungkan teknologi sendiri dengan penyedia kepatuhan dan manajemen risiko seperti Elliptic, Sumsub, dan Sardine," kata juru bicara Kast.
Bybit menolak berkomentar, sementara Redotpay tidak menanggapi permintaan konfirmasi.
Posisi Kripto di Mata Pemerintah AS
Kripto menjadi salah satu jalur yang dipakai kelompok terkena sanksi untuk memindahkan uang lintas negara, terutama lewat stablecoin dan dompet online. Meski begitu, penilaian risiko pendanaan terorisme 2026 dari Departemen Keuangan AS mencatat produk dan layanan keuangan tradisional masih jadi pilihan utama kelompok teroris.
The Wall Street Journal melaporkan dompet kripto yang terhubung dengan Hamas menerima sekitar USD 41 juta sepanjang 2020 hingga 2023. Laporan lanjutan menyebut Treasury tengah menyelidiki transaksi kripto senilai USD 165 juta yang diduga membantu pendanaan Hamas sebelum serangan Oktober 2023.
Dokumen DoJ tidak memastikan apakah instruksi Hamas muncul sebagai respons atas perbaikan protokol KYC dan AML Binance. Yang jelas, surat itu memberi gambaran langka soal cara kelompok militan mengarahkan donasi kripto sambil berupaya melindungi identitas para pengirimnya.
