JAKARTA - Kabar mengenai penonaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi sebagian masyarakat belakangan menjadi perbincangan luas di media sosial. Informasi tersebut memicu kekhawatiran, khususnya di kalangan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selama ini mengandalkan program tersebut untuk mengakses layanan kesehatan.
Akhir-akhir ini, media sosial diramaikan dengan kabar soal penonaktifan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sejumlah penggunanya. Situasi ini mendorong masyarakat untuk mencari kepastian mengenai status kepesertaan mereka.
Rizzky Anugerah Kepala Humas BPJS Kesehatan merespons kabar tersebut. Dia menjelaskan, penonaktifan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026.
Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari proses pembaruan data peserta agar lebih tepat sasaran. Pemerintah memastikan langkah tersebut tidak mengurangi jumlah total peserta yang memperoleh manfaat PBI JK.
“Dalam SK tersebut, telah dilakukan penyesuaian di mana sejumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan, digantikan dengan peserta baru. Jadi, secara jumlah total peserta PBI JK sama dengan jumlah peserta PBI JK pada bulan sebelumnya. Pembaruan data PBI JK dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial supaya data peserta PBI JK tepat sasaran. Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria,” ujar Rizzky, Rabu, 4 Februari 2026.
Penjelasan tersebut menegaskan bahwa penonaktifan tidak serta-merta berarti hilangnya akses permanen terhadap layanan kesehatan. Peserta masih memiliki peluang untuk mengaktifkan kembali status kepesertaan mereka sesuai ketentuan.
Langkah pembaruan data ini juga dinilai penting agar bantuan iuran benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Dengan sistem pemutakhiran berkala, pemerintah berharap bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Syarat Peserta PBI JK Bisa Mengaktifkan Kembali Kepesertaan
Melansir Antara, peserta PBI JK bisa mengaktifkan kembali program JKN dengan syarat dan ketentuan. Pertama, peserta tersebut termasuk dalam daftar peserta PBI JK yang dinonaktifkan pada bulan Januari 2026.
Ketentuan ini menjadi pintu awal bagi peserta yang merasa statusnya berubah untuk segera melakukan pengecekan. Dengan demikian, peserta dapat mengetahui apakah dirinya termasuk dalam kelompok yang masih berhak mengajukan aktivasi kembali.
Kedua, kalau berdasarkan verifikasi di lapangan, peserta termasuk kategori masyarakat miskin dan rentan miskin. Hal ini menunjukkan bahwa proses verifikasi tetap mengedepankan kondisi sosial ekonomi peserta.
Ketiga, jika peserta termasuk peserta yang mengidap penyakit kronis, atau dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwanya. Kriteria ini diberikan untuk memastikan peserta dengan kondisi kesehatan serius tetap mendapatkan perlindungan.
Dengan adanya tiga syarat tersebut, BPJS Kesehatan memastikan bahwa akses terhadap layanan kesehatan tetap terbuka bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Kebijakan ini sekaligus menjadi bentuk perlindungan sosial bagi peserta dengan kondisi khusus.
Masyarakat yang merasa memenuhi kriteria tersebut dianjurkan segera mengurus aktivasi kembali. Proses ini dapat dilakukan melalui jalur yang telah ditentukan oleh pemerintah dan BPJS Kesehatan.
Langkah ini diharapkan mencegah terjadinya hambatan pelayanan kesehatan bagi peserta yang sebenarnya masih layak menerima bantuan iuran. Pemerintah juga menegaskan bahwa penonaktifan bukan berarti penolakan permanen.
Alur Pelaporan dan Proses Verifikasi Peserta Dinonaktifkan
“Peserta PBI JK yang dinonaktifkan tersebut bisa melapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan. Selanjutnya, Dinas Sosial akan mengusulkan peserta tersebut ke Kementerian Sosial, dan Kementerian Sosial akan melakukan verifikasi terhadap peserta yang diusulkan. Jika peserta lolos verifikasi, maka BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali status JKN peserta tersebut. Sehingga, peserta yang bersangkutan dapat kembali mengakses layanan kesehatan,” paparnya.
Prosedur ini menunjukkan adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam memastikan peserta mendapatkan haknya. Dengan alur tersebut, proses aktivasi kembali diharapkan berlangsung secara tertib dan transparan.
Masyarakat diimbau untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan agar proses verifikasi dapat berjalan lancar. Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan menjadi dokumen penting dalam pengajuan ini.
BPJS Kesehatan menegaskan bahwa setiap laporan yang masuk akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh peserta yang memenuhi syarat.
Proses ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kualitas data peserta PBI JK. Dengan data yang akurat, distribusi bantuan sosial dapat dilakukan secara lebih efektif.
Masyarakat yang dinonaktifkan sementara diharapkan tidak panik dan segera menghubungi pihak terkait. Langkah cepat akan membantu memulihkan status kepesertaan tanpa harus menunggu lama.
Dengan sistem verifikasi berlapis ini, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara ketepatan sasaran dan keberlanjutan program. Setiap peserta tetap diberikan kesempatan untuk membuktikan kelayakannya.
Cara Mengecek Status Kepesertaan dan Layanan Bantuan Peserta
Rizzky melanjutkan, untuk mengecek status kepesertaan JKN masih aktif atau tidak, peserta yang bersangkutan dapat menghubungi Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) di nomor 08118165165, BPJS Kesehatan Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, atau melalui Kantor BPJS Kesehatan terdekat.
Dengan berbagai kanal layanan tersebut, peserta memiliki banyak pilihan untuk memperoleh informasi dengan cepat. Akses ini diharapkan memudahkan masyarakat dalam memastikan status kepesertaan mereka.
Bagi peserta JKN yang sedang berobat di rumah sakit, jika perlu informasi atau butuh bantuan, juga bisa menghubungi petugas BPJS SATU. Nama, foto dan nomor kontak petugas BPJS SATU! terpampang pada ruang publik di rumah sakit tersebut.
Keberadaan petugas BPJS SATU di rumah sakit bertujuan memberikan pendampingan langsung kepada peserta. Layanan ini membantu memastikan peserta memperoleh hak layanan kesehatan tanpa hambatan administratif.
Masyarakat juga bisa menghubungi petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) yang secara khusus disediakan rumah sakit untuk melayani kebutuhan informasi dan menangani pengaduan pasien. Layanan ini menjadi jalur alternatif bagi peserta yang membutuhkan klarifikasi atau bantuan tambahan.
Dengan berbagai saluran komunikasi tersebut, BPJS Kesehatan berharap peserta tidak mengalami kesulitan dalam mengakses informasi. Sistem ini dirancang agar peserta mendapatkan kepastian layanan secara cepat dan mudah.
“Sekali lagi kami imbau kepada masyarakat, selagi masih sehat harap meluangkan waktu mengecek status kepesertaan JKN-nya. Jika ternyata masuk ke dalam peserta yang dinonaktifkan, supaya bisa segera melakukan pengaktifan kembali. Jadi harapannya tidak terkendala jika mendadak perlu JKN untuk berobat,” tandasnya.
Imbauan tersebut menekankan pentingnya kesadaran peserta untuk aktif memantau status kepesertaan mereka. Dengan langkah preventif ini, risiko hambatan layanan kesehatan di saat darurat dapat diminimalkan.
Langkah pengecekan mandiri juga dinilai penting sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan program JKN. Kesadaran kolektif akan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional.
Pemerintah berharap masyarakat tidak hanya reaktif saat membutuhkan layanan kesehatan, tetapi juga proaktif dalam memastikan status kepesertaan tetap aktif. Hal ini menjadi kunci agar manfaat JKN dapat dirasakan secara optimal.
Melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia, BPJS Kesehatan berupaya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tujuannya agar setiap peserta memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu.
Dengan demikian, isu penonaktifan yang sempat ramai di media sosial diharapkan dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat. Penjelasan resmi ini diharapkan mampu mengurangi kekhawatiran sekaligus memberikan panduan yang jelas bagi peserta.
Pembaruan data PBI JK juga diharapkan memperkuat keadilan dalam distribusi bantuan iuran. Program JKN tetap diarahkan untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin secara berkelanjutan.
Masyarakat yang merasa terdampak kebijakan ini diimbau segera mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Dengan langkah tersebut, status kepesertaan dapat kembali aktif dan akses layanan kesehatan tetap terjamin.