JAKARTA - Pemerintah menegaskan implementasi Zero Over Dimension Over Load (ODOL) kendaraan diperkirakan akan meningkatkan biaya logistik sebesar 3,3%. Kenaikan ini bersifat sementara dan hanya muncul pada jangka pendek.
Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Rustam Effendi menyatakan bahwa penertiban ODOL memberikan dampak langsung. “Memang penertiban ODOL ada efek langsung, yaitu itu menaikkan harga logistik. Kalau medium long term itu akan menurunkan [biaya logistik],” ujarnya di Wisma Bisnis Indonesia.
Kenaikan biaya ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah angkutan yang diperlukan akibat batasan berat kendaraan. Biaya BBM, tol, sewa truk, dan perawatan armada menjadi faktor utama peningkatan biaya logistik.
Rustam menambahkan, meski terjadi kenaikan biaya hingga 14,7%, keuntungan jangka menengah tetap lebih besar. Efisiensi biaya preservasi jalan dan pengurangan dampak sosial dari kecelakaan diproyeksikan memberikan keuntungan sosial senilai Rp1,4 triliun per tahun.
Dampak Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Proyeksi inflasi akibat implementasi Zero ODOL relatif rendah. Perkiraan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) hanya berkisar antara 0,02% hingga 0,14%.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi justru diprediksi meningkat sebesar 0,06%–0,08%. Hal ini menunjukkan bahwa penertiban kendaraan obesitas tidak membebani perekonomian secara signifikan.
Menurut Rustam, permasalahan ODOL yang tak kunjung selesai selama puluhan tahun disebabkan koordinasi antar kementerian yang belum sinkron. Sebelumnya, setiap Kementerian/Lembaga mengatur secara mandiri sehingga regulasi tidak efektif.
“Tidak ada orkestrasi sebelumnya, sehingga tidak selesai. Sekarang Kemenko IPK mengorkestrasi dari hulu ke hilir bersama-sama,” kata Rustam.
Rencana Implementasi Zero ODOL Secara Bertahap
Meskipun regulasi Zero ODOL masih belum diterbitkan, pemerintah sudah menjalankan sembilan Rencana Aksi Nasional (RAN). Rencana ini bertujuan memastikan kendaraan obesitas dapat dibatasi secara bertahap dan sistematis.
Tahap awal melibatkan kendaraan proyek pemerintah pusat, proyek pemerintah daerah, BUMN, dan kawasan industri yang dikelola BUMN. Setelah itu, penerapan akan meluas ke pihak swasta, pemilik barang di kawasan industri, serta proyek-proyek swasta lainnya.
Tahap akhir fokus pada sektor hilir, termasuk pengusaha angkutan barang. Truk-truk pengangkut bahan pangan, seperti sayuran, juga akan diwajibkan mengikuti standar Zero ODOL.
Rustam menekankan bahwa meski ada dampak langsung, keseluruhan efek implementasi memberikan kontribusi positif. Termasuk di dalamnya social cost, potensi investasi, dan keuntungan jangka panjang lainnya.
Keuntungan Sosial dan Investasi dari Zero ODOL
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan menepis kekhawatiran masyarakat mengenai beban ekonomi. Menurut survei BPS di Jakarta dan Jawa Barat, penerapan Zero ODOL menekan angka kecelakaan logistik hingga 22,4%.
Aan menjelaskan, pelaksanaan Zero ODOL justru mendorong iklim investasi dan perekonomian lebih bergairah. Para pengusaha logistik maupun pemilik kendaraan dapat memperoleh keuntungan ekonomi jangka panjang dari regulasi ini.
Dengan pengurangan kecelakaan, biaya sosial dan risiko kerusakan jalan dapat ditekan. Hal ini memberi dampak positif tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga pelaku usaha logistik.
Selain itu, pemerintah melihat potensi efisiensi jangka panjang dari pengurangan konsumsi BBM dan biaya perawatan kendaraan. Keuntungan ini diharapkan menyeimbangkan dampak sementara kenaikan biaya logistik.
Rustam menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian untuk keberhasilan implementasi. Penertiban kendaraan obesitas yang sistematis akan memastikan manfaat sosial dan ekonomi dapat dirasakan secara merata.